Kota Mataram Tetap Berkomitmen Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Mataram, MATARAMnews – Pemerintah Kota Mataram kembali menegaskan komitmennya sebagai daerah memiliki kualitas pelayanan publik terbaik di Nusa Tenggara Barat. Masuknya Kota Mataram dalam 10 besar kota di Indonesia yang paling mudah untuk mendirikan usaha, berdasar data Doing Business di Indonesia 2012, yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan International Finance Coorporation Februari 2012 lalu menjadi penegasan bahwa proses pelayanan publik di Mataram berjalan baik.

Hal tersebut merupakan bagian pemaparan Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh dihadapan para tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan Mahasiswa. Acara yang dihadiri Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) NTB, Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Bambang Sapto Pratomosunu dalam Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Gedung Graha Bhakti Praja, rabu (17/10/2012).

Ahyar menyebutkan, sejumlah keberhasilan yang telah diraih Kota Mataram tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang dengan tetap mengacu pada pola NSP (Normatif, Standar, Prosedural) yang memang menjadi acuan baku dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan. Percepatan pembangunan yang di inginkan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan akuntabilitas publik diharapkan dapat menghindari praktik penyimpangan keuangan yang dapat berujung pada proses hukum.

Kerjasama yang baik juga telah dijalin Pemkot Mataram dengan KPK dengan telah ditandatanganinya Pakta Integritas tentang Kota Mataram sebagai zona integritas bebas korupsi yang sudah ditandatangani pada tahun 2011.

Sementara dari sisi reformasi birokrasi, Pemkot Mataram terus berupaya mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam upaya mendapatkan penilaian terbaik dalam Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kota Mataram masuk sebagai salah satu nominator karena merupakan kota yang dinilai siap karena sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan KPK tentang Pakta Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, Kota Mataram juga mendapat predikat C dari Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kehadiran Walikota pada kegiatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih mewakili Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.