M. Natsir : TNI dan Polri Harus Menjalin Koordinasi, Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

MATARAM – Konflik horizontal yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah NTB, mendapat perhatian bahkan sorotan dari berbagai pihak. Seperti penelitian terhadap hal tersebut yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) NTB. Dalam hasil penelitian FKDM NTB menyebutkan bahwa, banyak faktor yang menjadi dasar penyebab konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.

Menurut ketua FKDM NTB, M.Natsir SH.MM, kepada media ini beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan hasil penelitian FKDM NTB, faktor-faktor penyebab konflik itu seperti, ketidak fahaman masyarakat tentang ajaran agama sehingga cendrung menyelesaikan persoalan dengan kekerasaan. Disamping itu, mentalitas masyarakat dengan pendidikan rendah, sehingga mereka cendrung menggunakan fisik jika ada masalah.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial masyarakat juga menjadi pemicu konflik seperti, banyaknya pengangguran, sehingga sejumlah anak muda dalam berkumpul sering melakukan minum minuman keras. “Mereka rindu hiburan dan ketika ada hiburan justru mereka tawuran”, ungkap akademisi dari fakultas hukum Unram ini.

Lanjutnya, faktor lingkungan serta menganggap diri memiliki kelebihan, sehingga mengacuhkan kebersamaan dan mengacuhkan harkat dan martabat orang lain, faktor pendukung dari hal ini karena lemahnya penegakan hukum.

“masyarakat mengeluh kepada saya, ketika masyarakat melapor ke polisi dan polisi bersikap kaku, hanya terpaku pada norma normatif KUHAP dan KUHP yaitu harus ada pengaduan dan harus ada dua alat bukti, padahal secara prepentif seharusnya bisa”, ungkap M.Natsir.

Menurut Dia, akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, kepentingan keluarga dan kelompok masyarakat itu diutamakan bahkan saling dukung, sehingga terjadi main hakim sendiri.

Untuk itu, ia berharap TNI dan Polri harus menjalin koordinasi yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat. “Jangan egois sektoralnya dikedepankan, tentu harus menggandeng tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan untuk bersatu. Memfungsikan polisi mitra masyarakat, Babinsa pelindung masyarakat”, harapnya.

“Kami melihat ada keinginan mereka seperti itu, namun realitanya masih rendah. Terutama pihak kepolisian harus berani melakukan terobosan presuasif, deteksi dini, pencegahan dini terhadap konflik-konflik dengan menggunakan deskresi kepolisian, karena untuk kepentingan umum harus mengambil tindakan,” jelasnya.

M. Natsir mencontohkan, jika anak muda berkelahi mestinya dibawa dulu ke kantor polisi untuk didamaikan, selanjutnya kedua orang tua dan kepala desa mereka dipanggil, sehingga masalahnya tidak meluas. “Dalam ilmu kepolisiam dikenal dengan upaya prefentif, ini jauh lebih baik dan jauh efektif dari pada upaya refresif dengan penegakan hukum”, imbuhnya.

“Penegakan hukum tidak menyelesaikan masalah kedepan, namun mengurus maslah kebelakang seperti, mengapa dan bagaiamana?. Kalau masalah kedepan, mari saling memaafkan, saling menghargai harkat dan martabat orang lain. Orang yang baik itu adalah orang yang bermamfaat bagi orang lain,” jelasnya.

(imam)