KPID NTB Jajaki Kerjasama Lintas Lembaga

MATARAM – Baru seminggu dilantik, jajaran Komisioner KPID NTB periode 2014-2017 langsung tancap gas. Bahkan sudah membagi diri untuk mengikuti berbagai kegiatan penting di dalam maupun luar daerah.

“Ya, kita ingin kerja, kerja dan kerja. Pembenahan sedang kami mulai dari internal lembaga hingga hubungan dengan pihak luar”, kata Maryati SH MH, Wakil Ketua KPID NTB, di Mataram, Kamis (28/8/2014).

Menurut Maryati, dua komisioner KPID NTB yakni Lalu Sukron Prayogi dan Rifky Anwar telah diutus mengikuti Workshop perizinan KPI yang dilaksanakan selama tiga hari yakni 25-27 Agustus 2014 di Kota Banyuwangi Jawa Timur. Sementara komisioner lainnya juga membagi diri untuk melakukan silaturahmi dan kunjungan  ke sejumlah mitra kerja dan lembaga terkait.

“Kami akan mulai dari Balmon Mataram, TP PKK NTB, beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Mataram, sejumlah SKPD dan kunjungan media yang kita hajatkan untuk semakin mendekatkan KPID NTB dengan masyarakat luas yang peduli dengan penyiaran”, jelasnya dan mengaku punya obsesi dan optimisme agar  KPID NTB makin dikenal dan dicintai.

Mantan advokat ini juga membeberkan beberapa persoalan krusial dalam menata penyiaran lokal di NTB mulai soal maraknya operator lokal TV kabel, minimnya kualitas SDM penyiaran hingga soal keluhan pengusaha TV dan radio lokal terkait kue iklan yang makin berkurang dan mengancam usaha mereka. “Kami sedang menyusun peta jalan untuk menata penyiaran di daerah ini, kita ingin lembaga penyiaran makin berdaya dan tidak dipandang sebelah mata. KPID NTB ingin membangun daerah ini melalui pemberdayaan dan mendayagunakan kekuatan media siaran lokal yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar dari Ujung Barat Pulau Lombok hingga ujung Timur Pulau Sumbawa”, paparnya.

Maryati menuturkan, pihaknya tidak ingin KPID NTB dipandang sebelah mata. Sebab dibentuknya lembaga negara independen tersebut di daerah merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. “Kita ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa KPID itu justru sangat penting dan perlu terus didukung. Bagaimana tidak, ada KPI dan KPID saja, lembaga penyiaran masih berani melakukan pelanggaran, apalagi tidak ada yang mengawasi,”tegasnya dan mengaku senang karena lembaga penyiaran di NTB relatif sangat akomodatif dan bisa bekerjasama dengan KPID NTB.

”Alhamduillah, sejauh ini semuanya lancar-lancar saja. Meskipun terlalu banyak harapan dan usulan yang dilontarkan para pengelola radio dan TV di daerah ini terutama berkaitan dengan kucuran dana pembinaan oleh Pemerintah Daerah agar bisa diberikan juga kepada mereka”, imbuhnya dan berharap semua usulan akan bisa diperjuangkan dengan baik.

[Gus]