Koordinator JPA Prihatin Honor Kades dan Prangkat Terlambat

KLU, mataramnews.co — Koordinator konsorsium Jaringan Peduli Anggaran (JPA) Kabupaten Lombok Utara, Anton Suhertian mengaku prihatin atas keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdampak pada terlambatnya honor kepala desa dan perangkatnya.

“Kita semua tahu baha desa itu sebagai sentral layanan publik, yang jika kesejahteraan atau honor mereka tidak diperhatikan pemerintah KLU, tentu akan dapat kinerjanya untuk melayani publik ditingkat bawah”, katanya.

Seharusnya pemerintah KLU memberikan prioritas kepada kepala desa dan perangkatnya, lebih-lebih APBD KLU sudah diketok beberapa bulan lalu, dan saat ini dewan akan mulai membahas anggaran perubahan.

“Kalau menurut saya tidak perlu menunggu aturan dari pusat kalau APBD sudah diketok, kan kasian sudah 4 bulan para kepala desa dan perangkatnya tidak terima honor, sementara mereka punya anak dan istri yang butuh makan, bayar listrik, air dan biaya anaknya sekolah”, tegas Anton.

Dikatakan, bila pemerintah KLU menunggu aturan dari pusat, seharusnya soal honor kepala desa dan perangkatnya ditanggulangi lebih dulu agar tidak terjadi keterlambatan seperti sekarang ini. “Jangan gara-gara aturan dari pusat, lalu para kepala desa yang sebagai ujung tombak kemajuan kabupaten KLU ini dibiarkan tidak menerima honor, kan lama-lama bisa jadi akan mogok kerja”, katanya.

Sementara pantauan media ini di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bayan menunjukkan, bahwa setiap hari para kepala desa dan perangkatnya tetap masuk melayani masyarakat, kendati sudah 4 bulan  ini belum menerima honor.

“Ia kami tetap masuk kerja dengan harapan pemerintah KLU peduli akan nasip kami yang tidak dibayar sampai 4 bulan. Dan kami sendiri tidak tahu entah kapan  honor akan dicairkan, karena kalau menunggu dari ADD tentu akan lama, karena mengingat PP yang mengatur hal itu lagi direvisi”, ungkap beberapa perangkat desa di Kecamatan Bayan.

Kedes Karang Bajo, Kertamalip yang ditemui diruang kerjanya mengaku belum tahu soal ADD kapan akan dicairkan, karena hingga hari ini belum ada kabar lagi dari pemerintah kabupaten. “Soal dana ADD belum jelas hingga saat ini, dan jika honor perangkat desa tidak ditanggulangi oleh pemerintah, maka kami tentu harus gigit jari lebih lama lagi”,
katanya.

Laporan : Ari
Editor : Guswan Putra