Ansor Mataram Bahas “Media dan Demokrasi” Jelang Pilkada Serentak di NTB

MATARAM, MATARAMNEWS.com — Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten dan kota se-NTB, beberapa organisasi kepemudaan (OKP) mulai persiapkan diri untuk mengambil peran dalam mengawal pesta demokrasi di NTB.

Seperti yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Mataram, dengan menggelar diskusi publik bertema “Media dan Demokrasi”, dengan mengundang beberapa OKP dan lembaga daerah seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB dan Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) NTB serta dari pihak media massa yang diwakili Persatuan Wartawan Indonesia (PWI NTB).

Selain diikuti oleh OKP-OKP, juga dihadiri Ketua PW GP Ansor NTB Suaeb Quri, Ketua Lakpesdam NU NTB Viken Madrid, dan sejumlah pengurus badan otonom NU seperti IPNU, IPPNU, PMII, serta perwakilan Muhammadiah, perwakilan Himmah Nahdlatul Wathan (NW), dan beberapa awak media lokal.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di Aula PWNU NTB, pada Sabtu kemarin, Ketua PC GP Ansor Mataram, Hasan Basri mengatakan pihaknya mendorong tradisi positif di lingkungan NU dan berusaha menutup kekurangan yang ada. “Tujuan kami untuk mengisi ruang-ruang, di mana ruang kosong di situ ada Ansor”, ujarnya.

Dijelaskan salah satu anggota komisioner KPUD NTB, Suhardi Suud, demokrasi di Indonesia sudah sangat terbuka. Keterbukaan itu dilaksanakan terutama di KPU, seperti menampilkan hasil scan C1, dan apapun hasil pemilu maka harus dilaksanakan dengan transparan.

Kata dia, ada beberapa aturan perubahan dalam Undang Undang (UU) baru pada pelaksanaan pilkada serentak nanti diantaranya yaitu, keluarga petahana tidak boleh mengusulkan keluarganya sendiri. Dalam pilkada yang akan dilaksanakan nantinya juga hanya satu putaran, “kata lainnya langsung final”, terangnya.

“saat ini berat bagi KPU yaitu masih adanya dualisme kepengurusan dibeberapa parpol, dan aturannya harus ada keputusan dari DPP Partai, baru bisa mengajukan calon kepala daerah”, katanya.

Untuk tahapan pemilukada nanti, lanjut Suhardi Suud, mulai dilaksanakan bulan Mei atau Juni 2015. Dan juga dalam aturan untuk rapat umum atau kampanye terbuka ditiadakan dalam pemilukada serentak.

Untuk mengawal demokrasi, Ketua KPID NTB Sukri Aruman menyebutkan, sebagai lembaga negara, KPI dalam pesta demokrasi di Indonesia ikut mengawal. Sedangkan mengenai media siaran yang berkaitan dengan ranah publik, media penyiaran harus menjalankan fungsinya sesuai dengan UU. “Ada tantangan bagi media ini, seperti konglomerasi media, dan media coba-coba dimanfaatkan secara partisan”, ungkapnya.

“Tantangannya yaitu melawan konglomerasi media, monopoli media. Dengan hal inilah kami berupaya untuk menggolkan UU yang kami usulkan”, terang Sukri.

KPID berharap agar publik ikut bergerak mengawal UU yang tegas untuk melawan konglomerasi media. Menurut Sukri, KPI bekerja secara normatif untuk melihat semua tentang penyiaran.

“Kedepan ada aturan dan sanksi yang tegas bagi media yang melakukan pelanggaran, dan kami berharap juga bisa kita laksanakan pencabutan izin bagi yang melanggar”, ungkapnya.  

Sedangkan menurut PWI NTB yang diwakili Nasarudin Zein mengatakan, ada hal yang ingin dicapai bersama yaitu kepentingan bersama. “Kepentingan ini untuk kebaikan”, ungkapnya.

Menurut dia, media normatif ada pijakannya artinya media tidak malu-malu, dan media juga jangan abu-abu, media harus tegas berpihak dalam kebenaran. “Media memandang harus punya kajian kedepan, sehingga mampu memberikan yang terbaik”, imbuhnya.

Laporan : Azami
Editor : Agus SP