“Antara Pemilihan Serentak Dan Kekacauan Serentak”

Hadirnya Regulasi Pemilihan serentak Ditingkatan Bupati, walikota dan gubernur telah mengemuka berjuta asa yang tentu berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan,  Pemilihan serentak semestinya tidak hanya sekedar memiliki esensi secara temporal akan tetapi harus mengedepankan esensi yang visioner.

Pemilihan serentak yang selama ini menggembar-gemborkan efisiensi, stabilitas dan meminimalisir anggaran negara sepertinya belum cukup untuk menghantarkan Bangsa ini kepada perubahan yang spesifik, karena sudah bermunculan Probematika dan kekhawatiran seperti adanya calon tunggal dibeberapa daerah yang kemudian pemilihanya akan ditunda hingga tahun 2017 mendatang  akibatnya terjadi massa kekosongan kepemimpinan selama dua tahun namun tidak jarang dibeberapa daerah terjadi rekayasa rivalitas politik dengan mengusung orang-orang terdekat sebagai lawan politiknya agar pemilihannya tidak tertunda, selain itu cost anggaran pemilihan yang semakin fantastis mencapai kurang lebih 7 triliun rupiah dan konflik horizontal antar masyarakat yang justru akan timbul secara serentak sehingga membuat negara mengalami instabilitas.

Maka “Pemilihan Serentak” akan bereingkarnasi menjadi “Kekacauan Serentak”.
Untuk itu seharusnya peran KPU, Panwaslu dan Parpol adalah bagaimana caranya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga tercipta SDM yang pandai memilih dan menyeleksi pemimpin yang layak, bukan karena pencitraan dan karena diakomodir oleh mooney politic yang akan menimbulkan sengketa politik sehingga berujung pada adu jotos dan konflik komunal antar masyarakat. Akan tetapi peran ini tidak hanya dilakoni oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki domain pada persoalan ini namun masyarakat dan generasi muda juga  harus bersinergi dalam mensukseskan pemilihan serentak bukan berlomba-lomba menjadi “Timses” calon yang justru membuat kita terjebak pada politik pragmatis dan oportunis.

Dengan begitu diharapakan akan hadir pemimpin yg berkompeten dan bermoral yang murni dilegitimasi oleh rakyat atas dasar kesadaran dan nawaitul yang suci bukan atas dasar embel-embel politik culas yang justru akan membuat bangsa ini berkubang pada kesenjangan sosial yang semakin akut.