BKR Nilai Elit Penguasa, Politikus dan Penegak Hukum Tak Jalankan Perannya

MATARAM – Badan Kehormatan Rakyat (BKR) kritisi dan soroti berbagai persoalan ditengah masyarakat yang ada di daerah NTB. Kritikan yang dilayangkan oleh BKR ini mulai dari persoalan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, program pemerintah daerah hingga persoalan partai politik.

BKR menilai banyaknya persoalan saat ini yang dirasakan oleh masyarakat tersebut diduga karena elit-elit penguasa, aparat penegak hukum hingga para politikus yang diduga tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

Ketua BKR NTB, HL. Mesir Suryadi mengatakan terkait dengan berbagai persoalan tersebut bahwa kalau di evaluasi memperihatinkan dengan keadaan potensi masyarakat. “Kesimpulan kami di BKR seperti kita mengajak masyarakat bersikap sketis setiap ada masalah kelompok masyarakat harus tanggap,” katanya didampingi oleh wakil ketua dan sekretaris BKR, Kamis (22/8/2013) siang.

“Masyarakt sepertinya terbelenggu apakah karena ekonomi atau penegakan hukum, mungkin kita tidak terlalu tanggap terhadap probelem masyarakat,” terangnya.

Terkait dengan penegakan hukum, apa yang kita lihat dipusat terhadap kasus besar yang tidak ada ujung pangkalnya, seperti century, hambalang, BLBI dan ini mungkin mengalir ke daerah.

Sedangkan beberap kasus di daerah seperti Labuhan Haji, Bansos, Bantuan bencana. “Penyelesaian kasus tidak ada ujungnya, bisa saat ini mungkin berimbas ke daerah,” ungkap Mesir yang juga menjadi Ketua PMI NTB. Ia bertanya apakah penegakan hukum di daerah ini sudahkan berjalan dengan semestinya.

Sementara itu, menyoroti parpol yang punya kompetensi untuk mewujudkan demokrasi tidak terlihat adanya kaderisasi dan menampilkan tokoh-tokoh baik dalam pilkada maupun pilpres, yang mana seharus parpol bisa memotori adanya kader-kader terbaik yang dikenal oleh rakyat dan mempunyai misi untuk mensejahterakan rakyat.

“Jangan pilih orang-orang yang datang pada saat pemilu saja, karena mereka ada maunya,” tegasnya lagi.

Diakui juga bahwa apa yang dilakukan oleh BKR dengan menyoroti berbagai persoalan yang ada ditengah masyarakat, tidak ada dilatarbelakangi atau atas dasar kepentingan kepentingan kelompok tertentu.

“BKR tidak terjebak dalam polasisasi dan dalam tim sukses, kita kritisi masalah melihat dari kontek profesional,” tegasnya sambil diamini oleh pengurus BKR lainnya.

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris BKR Syaeful Islam, mengatakan bahwa di usia kemerdekaan RI ke 68, perkembangan daerah dan politik masih menyita pikiran. “Ini bukan kepentingan BKR tapi kepentingan rakyat,” ucapnya.

(joko/mataram)