Dana Saksi Parpol dari Pemerintah Tidak Efektif

HL. Abd Muhyi Abidin : Anggaran Saksi Parpol, Abaikan Peserta Pemilu yang Lain

MATARAM – Kontroversi rencana pemerintah yang akan menggelontorkan ratusan miliyar dana saksi bagi partai politik (parpol) pada Pemilu 2014 ini menjadi pro kontra ditengah masyarakat.

Karena dana saksi tersebut selain tidak efektif, juga dinilai mengabaikan peserta pemilu terutama keikutsertaan parpol lokal seperti daerah Aceh. Bahkan juga dianggap mengabaikan peserta pemilu dari calon anggota DPD RI.  

Anggota DPD RI Komite IV bidang anggaran, HL. Abdul Muhyi Abidin menyoroti hal itu mengatakan, ada dua hal yang menjadi sorotan, pertama soal efektivitas anggaran yang akan dilaksanakan, membutuhkan pengawasan yang ketat. Kedua, lanjut Muhyi, menurut undang-undang yang berhak menerima bantuan itu bukan parpol saja, melainkan seluruh peserta pemilu.

“Pemerintah rencananya akan menggelontorkan anggaran bagi saksi parpol sebesar Rp 700 milyar, artinya akan ada pengabaian terhadap peserta pemilu lainnya seperti partai lokal dan calon anggota DPD RI”, katanya Rabu (5/2) kemarin di Mataram.

Menurut Muhyi, ada beberapa anggota DPD RI yang berpikir, terkait pemberian anggaran saksi parpol merupakan bentuk dari pengkerdilan. Bahkan kemandirian parpol, karena keberadaan parpol telah melalui verifikasi ketat terhadap kemandirian parpol diseluruh Indonesia. “Kalaupun rencana anggaran saksi parpol dilaksanakan, maka seharusnya semua peserta pemilu mendapatkan hal yang sama”, ujarnya.

“Banyak teman-teman yang pro rakyat mengatakan, anggaran sebesar ini andai kata dikucurkan untuk menjadi bantuan keridit UMKM, akan mampu membesarkan tidak kurang dari 70.000 pengusaha di seluruh Indonesia”, ungkap Muhyi.

Selain itu, kata Muhyi, di daerah-daerah telah terjadi bencana yang menimpa masyarakat, “lebih baik anggaran itu diberikan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah bencana”, katanya.

(Azami)