Dialog Publik PKK Mataram, Para Caleg Tandatangani Kontrak Politik

MATARAM – Isu perlindungan terhadap buruh migran sampai saat ini belum dijadikan isu strategis oleh partai politik (parpol) dan calon anggota Legislatif (caleg). Demikian ditegaskan oleh Ketua Perhimpunan Panca Karsa (PPK) Mataram, Halwati ditemui disela acara Dialog Publik dengan tema menakar komitmen calon anggota legislatif dalam memperjuangkan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, di salah satu hotel di Kota Mataram, Kamis (27/2).

Dalam dialog publik yang dihadiri oleh pegiat dan pemerhati buruh migran serta mantan buruh migran menghadirkan pembicara dari kalangan calon legislatif (caleg) seperti, Hj Wartiah, Rahmayati dan Hj Ermalena serta dari ketua migren care, Anis Hidayah.

Selain itu, para caleg juga menandatangi kontrak politik, bahwa jika nanti terpilih dan duduk menjadi anggota dewan maka akan terus memperjuangkan buruh migran diantaranya dengan membuat regulasi di tingkat daerah.

Sampai saat ini, dikatakan Halwati, belum terlihat baik parpol maupun caleg yang mengangkat isu bagaimana nasib kelompok marginal, miskin dan rentan seperti perempuan, buruh migran ketika melakukan visi dan misi pada masyarakat.

“isu migren care belum ada secara spesifik menjadi wacana penting yang dikampanyekan oleh parpol maupun caleg”, katanya.

Bagi buruh migran dan anggota keluarga mereka, hal itu penting dalam menggunakan hak pilihnya untuk ikut menentukan pemerintah baru yang memiliki kepedulian dan komitmen bagi perbaikan perlindungan buruh migran Indonesia. Mengingat persoalan buruh migran sangat kompleks dan memerlukan penyelesaian yang lebih sistematik.

Jika isu migran ini di tonjolkan, menurut Halwati, maka tidak menutup kemungkinan para caleg-caleg ini akan mendulang suara dari kalangan keluarga migran, karena NTB merupakan nomor 2 terbesar se-Indonesia dalam pengiriman buruh migran ke luar negeri setelah Jawa Timur.

(Joko)