MATARAM, MATARAMNEWS.com — Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, membantah dengan tegas kabar “Setor Upeti” untuk mendanai pilkada.
Kepala Dikpora Kota Mataram, Drs H Sudenom SPd MM tegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan hal itu, bahkan tidak pernah berfikir untuk melakukan tindakan yang dinilai bisa mencemarkan dunia pendidikan.
“Saya orang baru, isu ini juga baru pertama kali saya dengar. Siapa yang berani melakukan itu? Kepala Dinas, Kepala Sekolah, atau tim sukses? Ndak ada itu!”, bantah Drs H Sudenom SPd MM, Kepala Dikpora Kota Mataram, kepada media ini, di Mataram, Kamis (23/4/2015).
Sekiranya, lanjut dia, ditemukan ada setoran upeti untuk mendanai pilkada, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke ranah hukum. “Ya proses hukum saja. Saya himbau kepala sekolah jangan terbawa oleh arus itu (setoran upeti pilkada-red). Dunia pendidikan tidak layak untuk dibawa ke ranah politik”, pungkasnya. Menurutnya, para pelaku pendidikan bertugas untuk mencerdaskan bangsa, bukan melalui jalur politik.
Sudenom juga menekankan kepada seluruh kepala sekolah supaya cerdas dan bijaksana menyikapi isu tersebut. “Kalo misalkan ada oknum yang datang mengatasnamakan Wali Kota atau kepala dinas, bilang saja sudah di kondisikan oleh kepala dinas. Kata kondisikan itu kan banyak artinya”, bebernya.
Dia juga menegaskan, Wali Kota tidak pernah memberikan instruksi untuk menyetor upeti, untuk membantu mendanai Pilkada kota Mataram. Namun demikian, Sudenom tidak memungkiri jika dunia pendidikan tidak bisa lepas sepenuhnya dari jeratan politik. Tetapi dia berharap, dunia pendidikan jangan terlalu dipolitisir.
“Mungkin bahasanya perlu dikemas. Bohong itu kalau orang mau jadi pejabat tidak berkorban dulu. Tapi caranya harus bijaksana”, tutupnya.
Sementara itu, kabar yang santer beredar di beberapa sekolah dan SKPD di Kota Mataram, yaitu harus setor upeti untuk mendanai Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram dari pasangan incumbent, termasuk Dikpora Kota Mataram.
Sumber media ini, dari sejumlah sekolah yang enggan dipublikasi namanya bahkan, membenarkan kabar setoran upeti Pilkada itu. Menurut beberapa sumber media ini, setiap jenjang sekolah memiliki nominal setoran yang berbeda-beda. Dikhawatirkan, sekolah-sekolah akan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan melakukan pungutan liar dari wali murid peserta didik.
Editor : Guswan Putra
Tidak ada komentar