x

FGTD Lobar : Tidak Ada Pemotongan Honorarium Bagi GTD

waktu baca 2 menit
Sabtu, 20 Des 2014 09:49 0 26 Redaksi

LOBAR, MATARAMNEWS.com — Ketua Forum Guru Tetap Daerah (FGTD), Taufiqurrahman menegaskan kembali soal kesimpangsiuran informasi terkait dugaan pemotongan honorarium terhadap Guru Tetap Daerah (GTD), yang sebelumnya berstatus Guru Tidak Tetap (GTT).

“Dugaan pemotongan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat (Dikbud Lobar) itu tidak benar, melainkan kesalahfahaman saja”, kata Taufiq, di Lobar, Sabtu (20/12/2014).

Memang, lanjut dia, dulu DPRD pernah membahas rencana honorarium GTD sejumlah Rp 600 ribu, tetapi mengingat anggaran yang tidak memungkinkan maka di putuskan dalam plenonya tahun 2013 lalu sejumlah Rp 400 ribu. “Tidak lebih dari itu”, tegasnya.

Pasca di terbitkannya Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Lombok Barat DR H Zaini Arony, mereka yang sebelumnya berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) sekarang sudah menyandang status Guru Tetap Daerah (GTD) dan mendapatkan honorarium dari DPA-SKPD Dikbud sebesar Rp 400 ribu sesuai keputusan pleno DPRD tahun 2013 lalu.

“kami sangat bersyukur dan kami sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepda Bupati kita dan Kadis Dikbud yang telah banyak memperhatikan kami”, imbuh Taufiq di kedimannya, Labuapi Lobar.

Selain itu, ketua FGTD Lobar mengancungi jempol kepada Kadis Dikbud Lobar, H Ilham yang memiliki perhatian yang cukup besar pada guru honorer dan keterbukaanya dalam memberikan segala informasi kepada guru honorer. “Kami bangga punya Kepala Dinas seperti dia, bijaksana dan fair untuk diajak komunikasi, Insya Allah kami yakin dia akan mampu menahkodai Dikbud untuk lebih maju lagi kedepanya”, katanya dengan nada sanjungan.

Soal kesimpangsiuran informasi dugaan pemotongan honorarium GTD di bantah juga oleh Kadis Dikbud Lobar. “Yang jelas tidak ada pemotongan sama sekali”, tegas H Ilham.

Dikbud sendiri, lanjut dia, selalu terbuka dengan para pendidik. Karena itu jika ada yang kurang jelas, malah Dikbud berharap para guru tidak mengutarakan permasalahan langsung ke Dewan maupun ke media massa. “Sebenarnya mereka harus ke kita dulu supaya tidak simpangsiur, kami selalu terbuka kok”, pungkasnya.

Laporan : Imam
Editor : Agus SP

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    x
    x