Fraksi Rakyat Madani : LKPJ Bupati “Sebatas” Pengukuran Output

KLU, MATARAMnews – Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD – KLU) atas laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Lombok Utara pada sidang paripurna perdana beberapa hari lalu berlangsung alot dan demokratis. Pasalnya, tidak semua capaian indikator kinerja pemerintah daerah termuat di dalam LKPJ yang disampaikan.

Buktinya, pengukuran terhadap kinerja yang bersifat hasil, manfaat, dan dampak pembangunan masih belum terbaca secara eksplisit dalam laporan tahun anggaran 2011. Kesimpulan itu mencuat setelah dikaji secara mendalam terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada dokumen RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS termasuk RKA dan DPA setiap SKPD serta Perda APBD 2011 dan perubahannya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Rakyat Madani, Abdul Gani, evaluasi dan penilaian dilakukan dengan mengkomparasikan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang dicapai dari setiap indikator sesuai dokumen perencanaan. Dengan cara itu, ditemukan kejanggalan implementasi pembangunan di berbagai sektor. Dibidang pendidikan ditemukan kondisi fisik sekolah yang sangat memperihatinkan terutama sekolah dasar dan madrasah serta masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik yang sesuai kebutuhan.

Disamping itu pendidikan luar sekolah belum menjadi perhatian khusus dinas terkait sehingga angka buta aksara masih tinggi di Lombok Utara. Ironisnya lagi, pemerintah Lombok Utara belum memperhatikan pembangunan sumber daya manusia pendidikan, sehingga IPM daerah masih bertengger diurutan terakhir dari seluruh kabupaten/kota di NTB.

Kemudian, politisi PKB ini mengkritisi kinerja dinas kesehatan, bahwa pemerintah daerah mengalami kemunduran dalam menjalankan pembangunan di bumi ‘Tioq Tata Tunaq’. Hal ini terbukti dari angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 2011 meningkat menjadi 11,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8%. Parodi ini dikarenakan tidak meratanya sarana kesehatan disamping tak maksimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Padahal sektor ini memiliki dampak besar terhadap peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

Selain itu, lanjut juru bicara Fraksi Rakyat Madani ini, pola hidup bersih dan sehat belum menjadi pola perilaku keseharian masyarakat, padahal kualitas pelayanan kesehatan telah diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Disektor pembangunan infrastruktur ditemukan kerusakan parah hampir di semua proyek pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, gedung-gedung perkantoran. Realitas itu tampak dari keluhan berbagai komponen masyarakat. Anggota Komisi III ini juga menuding, pihak eksekutif lebih mengutamakan kuantitas ketimbang kualitas bangunan sehingga terkesan pembangunan fisik yang dijalankan pada 2011 terkesan asal jadi. Ini terbukti banyak jalan yang dibangun mengalami kerusakan padahal belum berumur beberapa bulan saja.

Dibidang pertanian, dinas terkait belum memiliki strategi dan cara yang tepat untuk mengembangkan sektor pertanian. Pemerintah masih terpaku pada beberapa jenis komoditas saja padahal komoditi pertanian masyarakat beraneka ragam. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap usaha pemberatasan kemiskinan masyarakat ‘Dayan Gunung’.

Ke depan ia berharap, pemerintah daerah tidak saja monoton mempromosikan produk-produk pertanian, namun semua komoditas petani perlu di perhatikan dan dikembangkan secara serius dan berlanjut. Khusus sektor pertanian harus benar-benar mendapat komitmen serius pemerintah dalam pengembangannya, sebab angka kemiskinan Lombok Utara masih sangat tinggi yakni 43, 14%.  Berbagai raport merah eksekutif tersebut menandakan belum berjalan dengan baik berbagai roda pembangunan yang telah dicanangkan pada tahun anggaran 2011.

Oleh karenanya, ia mengajak kepada semua pemangku amanah pembangunan daerah untuk menguatkan komitmen, menyatukan konsep dan pola pikir serta kerja keras dilandasi niat tulus dalam membangun Lombok Utara supaya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ‘Dayan Gunung’ dapat terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di samping perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam tataran kebijakan dan teknis operasional pemerintahan bisa nampak hasilnya baik operasionalisasi administrasi publik, manajemen keuangan daerah, tata kelola pemerintah maupun kualitas dan kuantitas pelayanan publik.