HM Luthfi : Krisis Nilai Empat Pilar Berbangsa Telah Menular

mataramnews.co, MATARAM — Anggota DPR RI HM Luthfi mengatakan krisis terhadap nilai-nilai empat pilar kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) sudah menular di kalangan masyarakat menengah keatas atau ‘elit’.

“Di beberapa daerah terjadi provokasi dari kalangan masyarakat menengah keatas, seperti ‘elit mahasiswa’. LSM terkadang tidak memiliki problem solving, terjadi perusakan, pembakaran kantor dan tindakan yang mengarah kepada terjadinya anarkisme”, terang HM Luthfi, saat menjadi narasumber pada sosialisasi empat pilar yang diselenggarakan PC GP Ansor Kota Mataram, di aula PGRI NTB, di Mataram, Jumat (19/2/2016).

Menurutnya, anarkisme itu terjadi karena kelompok masyarakat menengah memberikan pemahaman yang salah atau melakukan “aksi propaganda” dengan menyampaikan berita negatif, yang mengakibatkan amarah tersulut.

Kekerasan, kata dia, yang terjadi di tengah masyarakat telah menjadi tradisi, sehingga apapaun yang terjadi mudah terprovokasi. Hal itu terjadi karena kurangnya peran pemerintah ditengah masyarakat. Padahal IPM atau tingkat pendidikan mereka tinggi. Seharusnya itu tidak akan terjadi.

“Proses yang terjadi di bawah, banyak efek kekerasan menjadi budaya. Jadi pentingnya nilai-nilai empat pilar PBNU (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, red)”, kata dia, memplesetin kepanjangan PBNU dihadapan peserta sosialisasi diantaranya dari kalangan pemuda, mahasiswa, praktisi hukum, LSM, serta kader dan pengurus PC GP Ansor Kota Mataram.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah atau PR bersama untuk memberikan pencerahan tentang nilai-nilai empat pilar itu. Dia berujar, jangan ada media yang mengeksploitasi “kasus kekerasan” untuk menjadi tontonan, karena hal itu bisa membentuk pemikirian negatif di tegah masyarakat.

“Harus ada kearifan lokal ditengah masyarakat, terutama di tingkat desa. Kalau terjadi konflik maka dari pihak Kepolisian, TNI dan pihak-pihak adat setempat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi”, katanya.

Lebih jauh dikatakan, langkah untuk mendorong hal itu, mental para pendidik harus didorong seperti prioritas anggaran pendidikan. Disebutkan, hanya di Indonesia saja terjadi di dalam UU menaruh angka nilai anggaran pendidikan yaitu 20 persen. Karena itu, ungkap dia, dewan berencana akan mengamandemen UU tersebut.

Selain itu, ia berharap kalimat PBNU bukan hanya menjadi slogan atau sebagai jargon saja, namun memiliki makna dan nilai-nilai. “Tentu kita harus memahami dengan konteks seperti ke-bhinekaan. Tidak hanya sekedar nilai kemanusiaannya akan tetapi ada nilai-nilai filosofis yang terkandung”, ujar dia.

“Nasionalisme ini tidak ada yang lalu dan tidak ada yang sekarang, nasionalisme ada sehingga kekuatan itu ada. Di NTB ini relatif menerima dan kultur juga terbuka artinya dari berbagai daerah ada disini. Yang paling utuh adalah partisipasi masyarakat dari bawah tanpa ada tekanan dari elit ketika menyampaikan aspirasinya”, pungkasnya.

Ditambahkan Ketua PC GP Ansor Kota Mataram, Hasan Basri berharap, jangan sampai ada yang tidak hafal dengan Pancasila. “Artinya hal ini sangat sederhana, jangan sampai kita jatuh dari hal-hal yang kecil seperti kita tidak hafal”, tandasnya.

(zam/editor guswan)