JPA Pertanyakan Indikator IGI Dalam Menentukan Tata Kelola Pemerintahan

KLU, MATARAMNEWS.com — Keluarnya pengumuman dari peneliti Indonesia Govermence Indeks (IGI) yang memposisikan KLU sebagai urutan terbaik dua dalam tata kelola pemerintahan se Indoensia dipertanyakan oleh ketua konsorsium Jaringan Peduli Anggaran KLU, Anton Suhertian.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Pesan Sekda NTB, ASN Jaga Netralitas Hadapi Pemilu 2019

44 Redaksi

“Untuk menentukan apakah benar KLU itu masuk ke urutan terbaik dua dalam tata kelola pemerintahan se Indonesia harus selaras dengan fakta yang ada, bukan klaim semata untuk melakukan pencitraan”, tegas Anton Suhertian.

Menurut Anton, pihaknya pernah menanyakan instrument dan kerangka serta indikator apa digunakan sehingga KLU mendapat nomor dua se Indoensia dalam tata kelola pemerintahan kepada Kepala Bappeda KLU. Namun kepala Bappeda, Nanang Mattalata tidak bisa memberikan penjelasan yang lugas kepada JPA.

“Seharusnya pemerintah menyampaikan ke publik, jangan setengah-setengah agar tidak membuat penafsiran yang salah di kalangan publik. Sementara indikator sebagai tata kelola pemerintahan terbaik di nilai dari tingkat kinerja aparatur dan tingkat SDM aparatur serta akselerasi pembangunan, bukan berdasarkan kwantitas tetapi merujuk pada kwalitas”, tegasnya.

Jika merujuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Anton, PAD KLU baru mencapai Rp. 67 miliar, sementara serapan belanja publik masih menyisakan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Ini artinya dari rendahnya serapan belanja APBD saja publik bisa melihat bahwa Pemda KLU belum mampu mengelola anggaran dengan baik dan maksimal, jika masih ada silpa dan tingkat serapan dan sumberdaya aparatur KLU masih sangat lemah.

Seharusnya, kata Anton, Pemda KLU bisa memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik baiagaman bisa Lombok Utara bisa terbaik kedua se Indonesia, sementara kabupaten kota lainnya saja di Indonesia PAD nya mencapai triliunan rupiah.

“Contohnya Gunung Kidul dan kabupaten kota lain di Indonesia yang tata kelola nya jauh lebih bagus dari Lombok Utara. Dan setau kami menurut data rilis Kemendagri bagian evaluasi otonomi daerah bahwa provinsi terbaik se Indonesia di raih oleh provinsi Sulawesi Utara, dan kedua diraih oleh Sulawesi selatan. Sementara kabupaten terbaik dengan tata keolola pemerintahan terbaik kedua diraih oleh Kabupaten di provinsi Riau yaitu Kabupaten Hindragiri Hilir. Kalau KLU masih merangkak dengan PAD kecil, bila dibandingkan dengan Lombok Tengah dan Lombok Barat atau kota Mataram yang kinerja pemrintahan cukup baik dari sisi tata keolal pemerintahan, belum mendapatkan predikat ini”, jelasnya.

Anton mengaku, pada tahun 2013, Bupati KLU pernah mengudang JPA dan bertemu langsung di ruang kerjanya. Dan pertemuan itu difasilitasi oleh Kesbangpolinmas, Andeng yang menjadi Kepala Badan Kesbangpol.

Bupati sendiri mengakui tingkat SDM aparatur KLU masih lemah. Dan ini dilihat dari besarnya silpa waktu itu. Begitu juga kepala Bappeda KLU pernah mengatakan hal yang sama di depan forum dialog Community Centre, bahwa aparatur daerah KLU masih sangat lemah dan perlu peningkatan kapasitas.

“Nah salah satu indikator sebagai tata kelola pemerintahan terbaik instrument ini sudah cacat, lalu IGI menggunakan indikator apa saja untuk menentukan Lombok Utara sebagai Kabupaten terbaik dalam, tata kelola pemerintahan terbaik ke 2 se Indonesia. IPM dan SDM kita lemah,angka kemiskinan kita tinggi bahkan ke 3 indikator ini kita terburuk se Nusa Tenggara Barat, .meski dalam akselerasi percepatan penanggulangan angka kemsikinan Lombok Utara cepat dari angka 46% menjadi 34% kami sangat mengapresiasi hal itu”, kata Anton yang juga pemerhati pemendidikan KLU ini.

Laporan : Ari
Editor : Agus SP