Kota Bima Tidak Ada Penerimaan CPNS Tahun 2013

KOTA BIMA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pada tahun 2013 ini tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hal tersebut sesuai pernyataan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima dan sesuai keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Pemkot Bima pada tahun 2013 hanya mengakomodir tenaga honor daerah kategori 1 dan 2 yang sedang dalam masa proses.

Menurut pengumuman yang dirilis melalui website resmi Kemen PAN-RB, Sabtu 20 Juli 2013, nama Pemerintah Daerah Kota Bima tidak tercantum sebagai Kota yang mendapat jatah penerimaan CPNS pada 2013 ini.

Sebanyak 29 Kementerian dan 36 Lembaga akan melakukan seleksi CPNS tahun ini dengan formasi sebanyak 20 ribu. Sedangkan Pemerintah Daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS dengan jumlah total 40 ribu orang dari jalur umum terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi dan 193 Kabupaten/Kota. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara yang mendapat jatah formasi CPNS, karena kedua Kabupaten tersebut relatif baru terbentuk.

Salah satu penyebab keterbatasan formasi CPNS tahun ini ialah berkaitan dengan kebijakan moratorium tahun 2012 lalu. Kendati memang moratorium dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2012, namun pendanaan yang harusnya diperuntukkan bagi CPNS tahun 2013 masih dalam perancangan dan lebih diutamakan bagi penuntasan tenaga honorer K2, demikian penjelasan dalam website Kemen PAN-RB.

Moratorium tersebut merupakan hasil keputusan bersama tiga menteri yakni Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Selain masalah anggaran, faktor penyebab lain adalah belum adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan, rencana pendistribusian pegawai serta belum tesedianya rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang akan datang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang saat ini dilakukan pemerintah daerah adalah berusaha menyeimbangkan anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja tidak langsung, serta mendata secara real berapa kebutuhan pegawai yang diperlukan.

Pihak Pemkot Bima melalui BKD juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait desas-desus yang beredar mengenai validasi data tenaga honor K2 yang membuka ruang untuk dilakukannya “lobi-lobi” melalui oknum tertentu. Ditegaskan oleh Kepala BKD Kota Bima Drs. Muhtar bahwa proses penuntasan tenaga honor, baik K1 maupun K2, akan berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Jika ada pihak yang menyatakan dapat mempercepat pengangkatan dengan membayar sejumlah uang. “Maka pernyataan tersebut adalah penipuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya singkat.

(khairul/bima)