Kota Mataram Didorong Menjadi Kota Layak Anak

MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus berupaya dan menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berbasis Sumber Daya Manusia. Dalam pilar Pembangunan yang telah ditetapkan, Pemkot Mataram menempatkan sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai lokomotif pembangunan di Kota Mataram. Dalam hal kebijakan terhadap upaya Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI guna melindungi hak-hak dasar anak, Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan komitmen serius terhadap hal tersebut.

Inisiasi terhadap terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak dan Dewan Anak termasuk juga kesiapan menuju Kota Layak Anak menjadi bukti keberpihakan Pemerintah dalam hal perlindungan dan penyediaan hak hak dasar anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Kota/Kabupaten Layak Anak adalah Kab/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Selain itu pula, berdasarkan Keputusan Pemerintah Propinsi NTB, Kota Mataram memiliki potensi kota layak anak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB.

Dalam upaya menuju Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Mataram merasa berkepentingan untuk meningkatkan SDM aparaturnya untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam sosialisasi Kota Mataram Menuju Kota Layak Anak di salah satu Hotel di Mataram, Rabu (26/12/12), Walikota Mataram dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram, Makmun, SH, MH menyebutkan, dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa dimana 37 persen atau sepertiga dari penduduk Kota Mataram adalah mereka yang berusia 0-19 tahun menjadi acuan Pemkot untuk berupaya memberikan dukungan yang penuh terhadap anak sebagai obyek pembangunan.

Dalam menumbuh kembangkan anak lanjut Walikota, perlu diberikan stimulus dan anak dapat turut serta dalam setiap pembangunan.

Program nyata pemerintah lainnya yang berpihak terhadap anak adalah pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar seperti bantuan siswa miskin dan bantuan kesehatan bagi ibu dan anak.

Dalam melaksanakan program tersebut, Pemkot juga menggandeng Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Lembaga Perlindungan Anak dan Dewan Anak yang telah terbentuk 4 tahun yang lalu.

Sebagai asset masa depan, anak harus mendapatkan hak haknya secara layak dan proporsional guna keberlanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan pungkas Walikota.   (Dh/Humas)