M. Syamsul Qamar : Kabag Keuangan Loteng Tidak Profesional

Loteng, MataramNews – Masalah ketidak profesionalan dari pemerintah terkait pelayanan di keuangan daerah Loteng mendapat sorotan keras dari M. Syamsul Qamar anggota DPRD Loteng dari Partai Demokrat pada saat ditemui dikediamannya (9/12/2011). Terkait dengan belum profesionalannya pengelola keuangan daerah Loteng yaitu kabag keuangan kami melihatnya sangat nyata apalagi kami selaku anggota DPRD Loteng mengawasi hal tersebut, ungkapnya.

{xtypo_info} Foto: M. Syamsul Qamar anggota DPRD Loteng dari Partai Demokrat {/xtypo_info}

Bahkan kami kecewa atas perlakuan hal tersebut, buktinya siapa yang lebih dekat dengan kabag keuangan dananya langsung di cairkan, jelasanya. Dan kami dari anggota DPRD Loteng ingin adanya revisi perda no 3, bahkan keinginan tersebut bukan hanya dari dewan saja melainkan keinginan kita semua, ujarnya. Hal ini akan meminimalisir pengeluaran, bayangkan saja setiap dinas untuk hanya keperluan ATK itu mengeluarkan dana ratusan juta, bebernya.

“Kalau kita bilang profesional seharusnya pemerintah profesional, misalnya masalah bantuan sosial hanya orang-orang tertentu saja yang cepat di tangani, ketika orang-orang ini bisa berbicara langsung dengan kabag keuangan karena kedekatan saja maka semuanya akan cepat ditangani atau dicairkan bantuannya. Sedangkan masyarakat yang lain selalu bertanya-tanya atau berbelit-belit ,” ungkapnya.

Kami melihatnya kurang profesional dan tidak transparan, kami menduga lambatnya pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Dan pemerintah kelihatannya ingin menghindari pemerikasaan dari BPK, nantinya pada saat injuri time baru akan di selesaikan, jelasnya. “Kalaupun prosedur yang dilakukan pemerintah sudah benar ngapain takut utuk di periksa oleh BPK, tapi kelihatannya pemerintah ingin menghindari pemeriksaan”, ungkapnya.

Buktinya apa yang harus di tunggu pemerintah padahal perubahan sudah di ketok dan  KUA PPAS sudah di bahas, selanjutnya tanggal 15 Desember ini tidak ada lagi pencairan dana 2011, bebernya. “Hal yang paling penting disini yaitu kami dari DPRD Loteng sudah mengurangi anggarannya dari 28 M menjadi 23 M, dan dari pengurangan tersebut akan kami arahkan kepada infrastruktur semua”, jelasnya.

“Yang jelas semua infrastruktur jalan yang ada di Loteng kami alokasikan dari pengurangan anggaran di DPRD Loteng,” ulasnya. Terkait dengan hal tersebut kami menginginkan dari pemerintah untuk mengusulkan perubahan dari kabag keuangan menjadi sebuah Badan Keuangan Daerah, pintanya.

Sedangkan khusus di Kecamatan Pringgarata jalan yang menuju dari Desa Menemeng ke Desa Bagu, kami ingin pemerintah meninjau kembali galian C yang ada. Dan selama galian C tersebut masih beroprasi maka jalan tersebut tidak akan kami berikan untuk di perbaiki, kalaupun di perbaiki nantinya maka akan rusak lagi dengan banyaknya truk-truk pengangkut galian tersebut, jelasnya. Dan ini kita membiarkan orang yang mecuri kekayaan yang ada di masyarakat, dampak lingkungannya juga sangat membahayakan masyarakat, ungkap Samsul Qamar.