Manajemen RSUD Praya Klarifikasi Pemberitaan Dana JS di Beberapa Media

LOTENG – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah (Loteng), gerah dengan pemberitaan di beberapa media soal dana Jasa Pelayanan (JP) yang belum terbayarkan hingga saat ini. Pemberitaan itu dinilainya sarat dengan kepentingan.

Dalam jumpa pers, pada Kamis (28/3) pagi, pihak RSUD Praya yang diwakili Kasubag Keuangan, Jauzi Azmi, Remonlisasi, Tarmuzi Ahmad dan Bendahara, Zainudin mengklarfikasi soal dana jasa pelayanan tersebut.

“Dari pemberitaan yang dilansir beberapa media hari ini, kami merasa tidak puas. Kami dari pihak menajemen Rumah Sakit harus meluruskan persoalan ini”, kata Jauzi Azmi selaku Kasubag Keuangan RSUD Praya.

Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari suara banyak orang yang tidak ada kepentingan sama sekali dengan RSUD Praya, terutama soal dana jasa pelayanan itu. “Tidak semua orang punya wawasan yang sama, apalagi kaitannya dengan dana jasa pelayanan ini sarat dengan kepentingan”, ujarnya.

Ia menegaskan, “kami harus mengutamakan organisasi, karena kita juga harus pahami visi dan misi Rumah Sakit”.

Pihak manajemen RSUD Praya juga membenarkan adanya isu yang mengatakan dana jasa pelayanan itu dipergunakan untuk pembangunan ruang IGD yang menelan biaya Rp 1 Miliar. Pasalnya, pihak pengelola keuangan RSUD harus mengutamakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat terlebih dulu. “Memang ini bukan pilihan yang mudah, namun kami tetap akan selesaikan pembayaran dana jasa pelayanan itu secara bertahap”, katanya.

Sedangkan menurut Tarmuzi Ahmad selaku Remonlisasi di RSUD Praya mengatakan bahwa jumlah dana jasa pelayanan yang belum dilunasi sekitar Rp 6 Milyar per tanggal 31 Desember 2013, tetapi sebagian sudah dibayar kemarin dan hari ini per tanggal 27 Maret 2014. Dari Askes dan Jamkesmas sudah terbayar bulan Januari- Febuari senilai Rp 1,3 Milyar, sisanya hingga per tanggal 27 Maret 2013 ini sekitar Rp 4,8 Milyar.

“Pihak RSUD dan Bupati Loteng, termasuk Asisten III yang hadir dalam pertemuan tersebut sudah membicarakan hal ini, sehingga ada solusi yang ditawarkan yakni pada APBD Perubahan nanti untuk dana operasional termasuk obat-obatan akan dibantu Rp 2 Milyar dan untuk makanan dan minuman pasien totalnya senialai Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar. Kami berharap dengan peran Pemda akan membantu hal ini”, terangnya.

(Pino)