Massa Tuntut Copot Kepala Dukcapil Loteng, Wabup Akan Pertimbangkan

Loteng, MATARAMnews – Buntut dari tuntutan yang belum di realisasikan sebelumnya, massa Gerakan Rakyat Muda (GARDA) Indonesia kembali menggelar aksi. Ratusan massa merangsek masuk ke halaman kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) hingga diterima oleh Wabup Loteng, HL. Normal Suzana di halaman kantor Bupati, Kamis (29/11/12). Bahkan tidak puas dengan jawaban Wabup, massa aksi langsung menggedor kantor Dinas Dukcapil Loteng untuk bertemu dengan Kepala Dinas (Kadis), namun massa tak menemukan Kadis Dukcapil di kantornya.

Korlap aksi Herman dalam orasinya mengatakan, akan mendatangi kantor Bupati Loteng untuk bertemu Bupati dan menanyakan terkait belum jelasnya sistem pelayanan kepada masyarakat soal pengurusan SP, NIK, KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Loteng selama ini.

“Masyarakat dan pelaku usaha di Loteng merasa dipersulit dalam proses pembuatan KTP, SP, NIK, Akte dan lainnya,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Garda Indonesia, Junaedy Suprayadin menegaskan “Kepala Dinas Dukcapil Loteng Hj. Lale Widare, SH harus segera di copot dari jabatannya, karena tidak melihat kondisi masyarakat seperti dalam penarikan biaya atau tarif pembuatan akte kelahiran di Loteng yang sangat tinggi, sedangkan didalam peraturan tertera biaya pembuatan akte hanya belasan ribu saja, namun kenyataannya penarikan tarif tersebut hingga Rp. 200 ribu bahkan lebih”.

Mereka juga menuntut sistem birokrasi yang bersih dalam pembuatan akte, KTP, KK dan lainnya di Loteng. Sedangkan khusus untuk keperluan PJTKI agar mendapat pelayanan spesial, agar tidak menghambat proses administrasi mereka ke tingkat berikutnya.

Sementara, Wakil Bupati Loteng, HL. Normal Suzana menyatakan bahwa tuntutan massa akan ditindak lanjuti. “Kami juga mengundang pihak-pihak terkait untuk segera diselesaikan persolan ini, dan kami juga meminta dari perwakilan massa untuk hadir nanti pada saat pertemuan,” katanya.

“Sedangkan tuntutan massa terkait pemecatan kepala Dukcapil, akan kami pertimbangkan,” ujarnya.