Merasa Dibohongi, IKPM-Tastura Yogyakarta Pertanyakan Komitmen Pemkab Loteng

Loteng, MATARAMnews – Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna (IKPM-Tastura) Lombok Tengah Yogyakarta kecewa berat atas sikap dingin Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) tidak menepati janji yang telah disepakati bersama. Pasalnya, sebelumnya Pemkab telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi acara halal bi halal yang telah dirancang jauh-jauh hari oleh pengurus IKPM Tastura.

Atas sikap memble ini para duta daerah Loteng di Yogyakarta tersebut merasa berang. “Terus terang kami (IKPM Tastura-red) merasa dibohongi karena pemangku kebijakan daerah ingkar janji atas apa yang mereka katakan sebelumnya,” ujar Jhoni Sutangga, Ketua Umum IKPM Tastura pada media ini beberapa hari lalu ketika dikonfirmasi di Asrama Tastura Yogyakarta.

Lebih tegas, mahasiswa berambut hitam pirang ini mengungkapkan, kesepakatan mengenai penyelenggaraan halal bihalal diputuskan antara ketua IKPM Tastura dan pemerintah daerah beberapa bulan sebelumnya bahwa halal bi halal akan diadakan pada 25 Agustus. Acara ini sebenarnya diadakan guna menindaklanjuti hasil public hearing yang telah di helat di kota Gudeg pada 30 Mei 2012 dihadiri oleh Wakil Pimpinan DPRD Loteng Drs. H. Fahrurrazi, Sekwan H.L. Awaludin beserta rombongan serta ratusan mahaiswa Lombok Tengah.

Acara yang berdurasi empat jam tersebut menghasilkan beberapa butir kesepatan diantaranya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah siap membantu dan mendukung segala bentuk kegiatan mahasiswa luar daerah yang dapat mengarah pada akselerasi pembangunan daerah. Butir-butir kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh H. Fahrurrazi (legislatif) dan Nursiah S.sos, M.Si Asisten III sekretariat pemerintah daerah Loteng.

Menurutnya, acara halal bi halal sebetulnya akan diadakan berawal dari perbincangannya dengan Wakil Bupati Lombok Tengah, Drs. HL. Normal Suzana di pendoponya. Orang nomor dua di jajaran pemda Loteng itu menjajikan siap memfasilitasi pertemuan mahaiswa Lombok Tengah Yogyakarta di Lombok dengan pemerintah daerah. “Pak wakil bupati berjanji siap mengakomodir keinginan IKPM Tastura Lombok Tengah Yogyakarta untuk menggelar halal bi halal dan temu kangen bersama alumni dan Pemkab,” tegas Jhoni Sutangga. Namun, fakta berbicara lain sebab hal lucu pun terjadi ketika panitia mengunjungi Kabag Umum Loteng yang juga alumni Yogyakarta. Tanpa beban ia mengatakan surat yang diterima dari IKPM Tastura tersebut hilang tanpa jejak. Sikap tersebut seolah-olah meremehkan keberadaan putra-putri daerah di Yogyakarta yang telah bersusah payah menyeting konsep halal bi halal.

Baca Juga

6 tahun  lalu

Momentum HPN, Gubernur Harap PRCC Humas Terapkan Spirit NTB Gemilang

27 Redaksi

Dari respon itu, tandas Jhoni, membuat sebagian besar mahasiswa Loteng mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab pemerintah Loteng terhadap mahaiswa di luar daerah yang terkesan acuh tak acuh dan apatis. “Selama ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan baik di Yogyakarta maupun di kota lain di tanah Jawa, seperti promosi Budaya Sasaq,” bebernya.

Hal senada dilontarkan, Heri Fadli, salah seorang penggagas acara halal bihalal bahwa merunut fakta sejarah, Yogyakarta dikenal dengan banyak nomenklatur seperti kota pendidikan, kota lintas budaya dan pariwisata cukup menjadi acuan bagi putra putri Lombok Tengah di Yogyakarta untuk berkreasi mengaktualisasikan diri guna meningkatkan kualitas SDM dalam rangka memajukan daerah.

Ia mencontohkan pagelaran budaya Sasaq sebagai langkah tepat mempromosikan budaya daerah di wilayah rantau meski kegiatan-kegiatan seperti itu alpa dari perhatian pemerintah daerah, padahal punya andil besar terhadap kemajuan daerah. Dalam kacamata lain, bahwa kegiatan-kegiatan itu, sadar atau tidak, bertujuan bagaimana budaya daerah Lombok dikenal luas oleh publik terlebih wisatawan mancanegara. Harapannya, para wisatawan banyak berkunjung ke Lombok. Sehingga, Lombok sebagai “surga di bumi” dikenal luas oleh orang luar, dimana hal ini menguntungkan masyarakat dan pemerintah Lombok Tengah bukan saja mahasiswa.

“ Saya tidak habis pikir dengan pemkab Loteng yang sepertinya tidak menghargai jerih payah mahasiswa,” tutur Fadli. Jika bicara persoalan APBD, tambah Jhoni, alokasi anggaran Bansos saja berjumlah miliaran rupiah arah alokasinya tidak jelas. Pemerintah mungkin tidak pernah berfikir akan signifikansinya. Lebih baik dana-dana tersebut dialokasikan untuk beasiswa mahaiswa kurang mampu dan berprestasi. Tindakan seperti itu jauh akan lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM daerah ketimbang dihambur-hamburkan birokrat. “ Tindakan pemerintah daerah seperti ini telah membuat mahasiwa Lombok Tengah geram dan ragu terhadap kebijakan pimpinan puncak Loteng saat ini,” ucap Jhoni kecewa.