Pemda Wajib Utamakan Aspek Keselamatan Wisatawan

MATARAMNEWS.com — Duka mendalam terhadap tiga orang korban tewas tenggelam karena terseret arus saat berekreasi atau liburan sekeluarga di obyek wisata pantai Mawun Lombok Tengah, pada Minggu (4/1/2015). (baca: Rekreasi Mengenaskan, Tiga Korban Tewas Terseret Arus Pantai Mawun).

Korban tragis satu keluarga asal Dusun Batu Rata Desa Ubung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, yang semula ingin menikmati liburan di pantai tetapi berujung mengenaskan ini, sebagai peristiwa untuk mengingatkan kepada semua kita agar selalu berhati-hati, apalagi cuaca dan kondisi alam sekarng di musim penghujan ini sedang tidak bersahabat.

Dan sebagai pelajaran juga bagi pengelola tempat-tempat obyek wisata khususnya wisata pantai untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dengan mengoptimalkan pelayanan petugas penjaga pantai.

Pasalnya, selama ini juga rasa aman dan nyaman bagi wisatawan kerap dikeluhkan, karena rendahnya tingkat pelayanan pemerintah daerah selaku pengelola. Seharusnya pemerintah daerah jangan hanya mengutamakan pendapatan daerah, tetapi kewajiban untuk memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi rasa aman dan nyaman wisatawan tak terabaikan.

Padahal, setiap tahun misalkan, pemerintah daerah NTB terus menambah anggaran untuk penataan di bidang pariwisata. Namun banyak kalangan yang mempertanyakan. Perhatian untuk fasilitas dan pelayanan di setiap obyek wisata seperti pelayanan petugas pantai, toilet, kebersihan, bahkan pelayanan keamanan belum terlihat optimal dari pemerintah daerah sendiri.

Disisi lain, pemerintah daerah terus menerus mendorong masyarakat di setiap kesempatan untuk mempromosikan destinasi pariwisata daerah, namun disisi lain perhatian pemerintah daerah sendiri dianggap banyak kalangan masyarakat tidak sebanding dengan rendahnya fasilitas dan pelayanan di setiap obyek wisata yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pelayanan Pemda Dinilai Masih Rendah

Apakah ini ada kaitannya dengan buruknya pelayanan publik di darah ini ?. Tentunya ya, jika melihat konsep “pemerintah ada semata-mata untuk melayani masyarakat”. Seharusnya pemerintah lebih serius memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan wisatawan, apalagi pariwisata menjadi salah satu andalan daerah NTB.

Dalil konsep itu–dipetik dari editorial Media Indonesia, mestinya bersifat universal. Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun pemerintah itu berada semestinya selalu mendudukkan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain.

Merujuk konsep diatas, semestinya pemerintah daerah menganggarkan penataan pariwisata NTB semata-mata untuk kepentingan secara keseluruhan aspek pariwisata NTB, tidak fokus hanya promosi dan promosi saja, namun termasuk fasilitas dan pelayanan keselamatan dan kemanan bagi pengunjung di setiap obyek wisata. Misalkan mengoptimalkan penempatan layanan petugas pantai di setiap obyek wisata pantai.

Sesungguhnya konsep yang sederhana itu tetap saja kerap luput dalam perilaku pejabat. Yang terjadi malah sebaliknya. Pejabat pemerintah lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi abdi justru lebih banyak menampilkan watak priayi.

Parahnya, penyakit lupa posisi sebagai pelayan publik itu sudah menjadi endemik di kalangan pejabat daerah. Itu dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia selama 2014 yang sebagian besar merupakan keluhan atas buruknya pelayanan publik pemerintah daerah. Dari 6.180 laporan yang masuk, 43,7% ialah keluhan terhadap pemda. Itu, menurut Ombudsman, meneruskan tradisi dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pemda selalu menempati peringkat satu terbanyak sebagai pihak terlapor.

Ketidakberesan pemda kian menggulma ketika pada saat yang sama mereka juga tidak becus membuat dan menggunakan anggaran. Dalam evaluasi yang dipublikasikan pada Rabu (17/12) silam, Kementerian Dalam Negeri mengaku menemukan inefisiensi anggaran pemerintah daerah mencapai lebih dari Rp100 miliar. Inefisiensi sama artinya dengan pemborosan. Sayangnya, pemborosan itu dilakukan bukan untuk membuat pelayanan publik menjadi mumpuni, melainkan untuk kesenangan sendiri.

Semoga saja ulasan diatas menjadi bahan evaluasi bagi para pejabat pemerintah daerah di NTB. Namun, jika diabaikan, maka masyarakat NTB harus mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah daerah, bilaperlu memutus mata rantai yang bisa membahayakan terutama untuk kemajuan pariwisata NTB.

Ditulis : Tim Redaksi MATARAMNEWS.com
Sumber: MI