x

Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Terhadap Kesejahteraan Guru Honor

waktu baca 2 menit
Minggu, 23 Sep 2012 13:20 0 20 Redaksi

Mataram, MATARAMnews – Guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena dengan ketekunannya mengajar sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat. Sayang pemerintah kurang peduli terhadap kesejahteraan guru baik kontrak ataupun honorer dan belum mendapat perhatian serius.

Penilaian tersebut diungkapkan Kepala Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Muhammad Katur ketika ditemui dikediamannya di Dusun Lenggorong (29/9/12). Menurutnya, jika dilakukan survey dibeberapa sekolah, tentu akan ditemukan jauh lebih banyak guru honor daripada guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sebut saja di SDN 1 Sambik Elen, diantara belasan guru yang ada hanya 4 orang diantaranya yang PNS, sementara sisanya guru kontrakan dan honorer. Demikian juga di SDN 2 Sambik Elen hanya memiliki 2 orang PNS. Jadi menurut saya jasa guru honor ini cukup besar untuk mencerdaskan anak bangsa dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah”, jelasnya.

Dikatakan, bila melihat anggaran dari APBN untuk pendidikan nilainya cukup besar bahkan dapat dikatakan sebagai skala prioritas. Namun anggaran sebesar itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, dana Bantuan Oprasional sekolah (BOS) serta biaya-biaya lainnya.

Sementara untuk guru honorer belum ada, kecuali dari dana BOS yang hanya 20 persen dari total anggaran masing-masing sekolah, padahal fungsi antar guru negeri dengan honorer sama yaitu meningkatkan SDM.

“Dan inilah yang saya maksud bahwa guru honorer di negeri ini masih terzolimi”, tegas kader PDIP ini.

Guru honorer ataupun kontrak daerah, lanjut M. Katur, perlu bersatu menyuarakan ketidak adilan ini. “Para guru honorer tidak perlu melakukan aksi, tapi perlu menyamakan presepsi guna menyuarakan dan meminta pemerintah berlaku adil. Sebab sekarang ini walau sudah digulirkan dana BOS, Tunjangan Fungsional (TF) serta dana-dana lainnya, belum bisa mensejahterakan guru honor ini”, kata Kades yang juga aktivis ini.

M. Katur mengusulkan kepada pemerintah, sebaiknya guru honor yang sudah lama mengabdi termasuk guru honor hari ini diberikan jaminan kesejahteraan dan dilatih keterampilannya dalam bidang belajar mengajar. “Jadi untuk meningkatkan kualitas guru honor berikanlah pelatihan prioritas mulai dari guru PAUD, TK hingga sekolah menengah untuk menyetarakan diri mereka dengan para sarjana yang ada”, jelasnya.

Sementara salah seorang guru honor yang enggan dipublikasikan namanya mengaku tidak berani berkomentar, karena hawatir diancam pemecatan oleh sekolah bersangkutan. ”Soal ini saya tidak bisa comment karena khawatir disuruh keluar alias berhenti mengajar”, katanya beralasan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    x
    x