Perintah Rahmat Hidayat ini, Bikin Anggota Dewan PDIP Kota Mataram Tak Berkutik

MATARAM, mataramnews.co — Fraksi Partai Perjuangan Indonesia (PDIP) Kota Mataram diminta untuk tidak terlibat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015.

Langkah politik ini dilakukan oleh partai moncong putih, setelah sebelumnya pihak PDIP melaporkan dugaan adanya APBD 2015 yang diduga illegal kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Larangan terhadap Fraksi PDIP Kota Mataram tersebut disampaikan secara langsung oleh ketua DPD PDIP NTB, H Rahmad Hidayat kepada wakil rakyat dari PDIP, diantaranya I Wayan Sugiartha yamg juga sebagai wakil Ketua dan I Gde Waske, dan Fuad.

“Saya instruksikan kepada Fraksi PDIP untuk tidak ambil bagian dalam pembahasan APBD-P 2015 ini”, ucap Rahmat Hidayat, Minggu (26/7/2015) siang.

Menurut anggota DPR RI dapil NTB ini, karena APBD 2015 yang digunakan oleh Kota Mataram saat ini diduga tidak menggunakan APBD 2015 yang pembahasannya sesuai dengan prosedur yang telah dibahas dengan DPRD dan evaluasi dari Gubernur NTB.

Sementara itu, wakil rakyat yang mendengar secara langsung instruksi dan juga sekaligus sebagai larangan tersebut hanya bisa manut dan mengiyakan atas instruksi ketua DPD dan bersiap untuk menindaklanjutinya.

Pada kesempatan tersebut, Rahmad Hidayat juga menyampaikan bahwa ia telah melakukan croscek ke Kememterian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan diketahui bahwa APBD 2015 yang diserahkan oleh pihak pemerintah Kota Mataram adalah APBD senilai Rp 1.117 triliun lebih dan bukan APBD 2015 yang nilainya Rp 1.104 triliun yang telah disusun sesuai dengan prosedur.

“saya baru balik dari Jakarta dan sudah saya cek di Kememkeu dan Kemendagri, APBD 2015 yang diserahkan yaitu APBD 2015 sebesar Rp 1.117 triliun”, pungkasnya.

Laporan : Joko
Editor : Guswan Putra