PGRI NTB Akan Menggelar Konfrensi Kerja Provinsi

“Melalui Konfrensi Kerja Provinsi Kita Wujudkan Revolusi Mental Melalui Penguatan Peran Strategis Guru dan PGRI”

MATARAM, MATARAMNEWS.com — Untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun serta mengkaji segala permasalahan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB akan menggelar Konfrensi Kerja Provinsi, sebelum Konferensi Nasional digelar Januari 2015.

“Konfrensi Kerja Provinsi PGRI NTB merupakan kedudukan kedua tertinggi setelah Konfrensi. Tujuannya, untuk menyampaikan laporan kegiatan selama satu tahun yang sudah terlaksana dan mengkaji permasalahan yang diajukan oleh PGRI Kota dan Kabupaten”, kata Ketua PGRI NTB, Drs HM Ali H Arahim MPd, di Mataram, Jumat (26/12/2014).

Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema “Melalui Konfrensi Kerja Provinsi Kita Wujudkan Revolusi Mental Melalui Penguatan Peran Strategis Guru dan PGRI” ini, diikuti oleh PGRI Kota dan Kabupaten se NTB, bahkan akan dihadiri oleh PGRI Pusat. “Jumlah pesertan 85 orang yang dilaksanakan dari tanggal 27-28 Desember 2014, di salah satu hotel di Mataram”, ungkap dia.

Hasil Konfrensi Kerja Provinsi PGRI NTB ini, kata dia, akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi serta memaparkan pemikiran. Selanjutnya akan disampaikan di Konfrensi Nasional PGRI pada Januari 2015 mendatang.

“Nantinya juga akan menjadi keputusan-keputusan secara Nasional dalam Konfrensi yang akan disampaikan kepada pusat”, katanya.

Dijelaskan juga, salah satu rancangan yang akan menjadi rekomendasi pembahasan nanti yaitu kenaikan pangkat guru melalui regional atau 1 kali 4 tahun, tidak lagi berdasarkan kredit point. Pasalnya, kredit point tersebut sangat memberatkan atau membebani para guru, dengan adanya pengembangan profesi melalui tulisan karya ilmiah.

Karena, menurut dia, tugas pokok guru sudah cukup berat dalam proses belajar mengajar seperti mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengevaluasi, menganalisis dan masih banyak tugas guru yang lainnya yang harus dikerjakan guru. “Penelitian itu bukan tugas guru, melainkan tugas akademisi atau dosen”, tegasnya.

Dia berharap, pemerintah harus memberikan reward bagi guru yang kreatif. PGRI NTB juga mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat keputusan kepada para guru yang berstatus K2, agar mereka diikut sertakan dalam sertifikasi, bahkan diupayakan untuk pengangkatan CPNS secara bertahap. “Tidak bisa dipungkiri peran guru K2 ini mempunyai kontribusi yang sama dengan guru negeri lainnya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa”, imbuhnya.

Laporan : Azami
Editor : Agus SP