PLTA Rusak, Perekonomian/Perkantoran Desa Santong, Lumpuh

(TANJUNG), MATARAMnews – Penerangan merupakan kebutuhan dasar semua warga negara. Kebutuhan dasar akan penerangan mesti harus terpenuhi pada setiap wilayah. Di Kabupaten Lombok Utara, masih banyak wilayah yang belum terjamah oleh layanan listrik terutama pelosok-pelosok pedesaan.

Persoalan seperti ini membutuhkan penanganan cepat. Ini menuntut komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan misinya mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Kasus lumpuh totalnya kebutuhan listrik warga Sempakok Desa Santong Kecamatan Kayangan karena rusaknya mesin PLTA di wilayah setempat semenjak tahun lalu adalah salah satu agenda mendesak yang mestinya sesegera mungkin disikapi oleh pemerintah Lombok Utara. Sebab, bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka tujuan tersebut baru sebatas retorika belaka.
 
Dari pantauan MataramNews dilapangan, menemukan hingga saat ini padamnya listrik akibat rusaknya PLTA di Sempakok sejak tahun lalu tersebut belum mendapat respon dari pemerintah daerah Lombok Utara. Meskipun, awalnya pembangunan PLTA di wilayah setempat merupakan program pemerintah propinsi, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi NTB.

Hal ini diakui Lalu Jati Surya Daending, tokoh pemuda Dusun Sempakok, yang berhasil dikonfirmasi media ini dirumahnya beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia mengatakan, rusaknya mesin PLTA sejak setahun lalu itu belum digubris oleh pihak terkait (Dinas Pertambangan dan Energi NTB-red), padahal lanjutnya, warga setempat sudah melaporkan masalah tersebut. Hingga kini kerusakan mesin PLTA itu belum diperbaiki, sehinga warga harus terpaksa memakai alat penerang dari lampu minyak tanah bahkan sebagian memakai obor sebagai penerang di malam hari.

Di sisi lain, kelangkaan minyak tanah di wilayah setempat juga jadi masalah tersendiri bagi warga Sempakok. Akibat kelangkaan minyak tanah tesebut sebagian warga beralih memakai obor sebagai alat penerangan. “Tidak adanya tanggapan dinas terkait dan langkanya minyak tanah mengakibatkan masyarakat dusun ini terpaksa memakai obor sebagai alat penerang pada malam hari,” keluhnya.

Di samping itu, bukan hanya masyarakat yang merasakan akibatnya, instansi pemerintah pun merasa ikut dirugikan, seperti beberapa sekolah di Sempakok. Pihak sekolah tak bisa bekerja maksimal lantaran komputer tidak bisa dioperasikan. Buntutnya, pihak sekolah terpaksa mencari rental komputer di luar dengan biaya yang cukup mahal. “Beberapa guru sekolah SD terpaksa harus merental untuk menyelesaikan pekerjaan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
 
Senada dengan Daending, Pengurus Wilayah PKB NTB, Juanka Juliantrop, mengungkapkan, persoalan padamnya listrik di Sempakok akibat rusaknya alat PLTA semenjak tahun yang lalu semestinya harus segera diperbaiki oleh pemerintah maupun dinas terkait. Tapi sayang sekali, pemerintah propinsi belum pernah turun ke lapangan melihat kondisi kerusakan.

Masyarakat setempat, sudah berkali-kali melaporkan masalah tersebut ke Dinas Pertambangan dan Energi, namun hingga kini belum direspon. “Warga Sempakok sudah sekian kali melapor pada pemerintah namun tetap saja tak ada tanggapan positif,” paparnya kecewa.
Lebih jauh, pria yang juga Sekretaris Lakpesdam NU KLU ini, memaparkan, pemerintah Lombok Utara juga terkesan cuci tangan dari masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Padahal, menurutnya, jika pemerintah propinsi lepas tangan maka pemerintah kabupaten harus mengambil sikap mencari solusi persoalan ini.  Tidak adanya respon pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten menunjukkan pemerintah daerah masih setengah hati membangun masyarakat. Sehingga pembangunan daerah masih pada ranah wacana saja, belum termaterialkan secara riil. Sehingga pembangunan KLU masih berjalan di tempat.

“Bisa kita lihat apa yang berkembang dengan baik di Dayan Gunung. Seluruh aspek pembangunan masyarakat belum berjalan sesuai amanat otonomi daerah,” ketusnya. Ke depan, ia berharap, pemerintah daerah harus fokus memberikan pelayanan pada masyarakat bukan sibuk membagi kue kekuasaan saja.