Sirra Prayuna Soroti Krisis Pangan dan Energi

MATARAM – Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis pangan. Ditengah pangan yang melimpah, Indonesia lebih memilih meng-import pangan untuk kebutuhan rakyat ketimbang memilih mengembangkan pangan lokal. Sorotan ini dilontarkan salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDIP untuk DPR RI Nomor Urut 2 Dapil NTB, Sirra Prayuna SH.

Hampir semua kebutuhan ekonomi, mulai garam, kedelai, cabai, beras bahkan terasi di impor, padahal kebutuhan ini bisa diperoleh dari dalam negeri sendiri yang kaya dengan sumber daya alam (SDA).

Bagi Sirra Prayuna, krisis pangan dan energi terjadi, karena pemimpin bangsa Indonesia yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan cara meg-impor kebutuhan pangan dari negara lain, padahal di dalam negeri sendiri kebutuhan pangan yang di impor pemerintah itu bisa dipenuhi.

“Bangsa kita krisis kedaulatan pangan dan energi, ini karena ada kekuatan yang melakukan intervensi yaitu kartel”, kata Sirra saat menggelar silaturahmi dengan warga dari 15 desa Se-Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Rabu (5/3) sore.

Selain itu, Impor pangan ini tidak lepas dengan adanya kekuatan intervensi  asing terhadap sisitem ekonomi bangsa Indonesia. “Ada satu upaya penjajahan baru dengan meruntuhkan ekonomi Indonesia, kita harus bangkit dan melawan”, imbuhnya.

Impor tersebut bisa dihentikan jika pemimpin negeri ini memberikan rakyat fasilitas teknologi dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.

Sementara acara silaturahmi yang telah dilakukan Sirra Prayuna, sampai saat ini telah dilaksanakan di 258 desa se-Pulau Lombok. Pada Rabu kemarin berkunjung ke dua desa yaitu desa Jerowaru dan desa Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur.

Karena itu, menurut Sirra Prayuna, solusinya adalah memilih pemimpin yang benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Momentum tahun politik ini diharapkan masyarakat sebagai pemilih, wajib berani untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak menerima suap, karena jika memilih dengan menerima suap maka akan mendapat pejabat dan bukan pemimpin yang amanah yang mensejahterahkan masyarakatnya, namun untuk kepentingan pribadinya.

(Joko)