“Tarif Angkutan Diputuskan Bersama”

Dompu, MATARAMnews – Kenaikan BBM yang dipastikan mulai berlaku pada 1 April 2012 mendatang akan mempengaruhi naiknya seluruh biaya dan pengeluaran masyarakat termasuk tarif angkutan baik umum maupun angkutan barang. Mengantisipasi hal itu, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Dompu tidak akan mengambil keputusan secara sepihak karena menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat setempat.

“Kita akan duduk seksama untuk memutuskan angka kenaikan tarif angkutan,” ujar Kadis Dishubkominfo Dompu H Ikhtiar SH yang ditemui diruangannya kemarin. Menurut pria yang juga pengusaha ini, pihaknya tidak menginginkan pengusaha angkutan yang ada dilanda kerugian akibat kenaikan BBM. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan pun nantinya tidak akan diberatkan soal tarif tersebut.

“Supaya nanti sama-sama enak antara pemilik angkutan dan warga,” katanya. Rencananya Dishub akan mengundang seluruh pengusaha angkutan termasuk sopirnya dan juga perwakilan dari masyarakat selain Organisasi angkutan Daerah (Organda,red) untuk membahas kenaikan tarif angkutan pada Rabu (21/03)di aula Dishub.

Jika dilihat dari kenaikan BBM yang berkisar 30% dari harga sekarang, kenaikan tarif angkutan telah disiapkan beberapa opsi yang nantinya akan disepakati bersama. Namun yang terpenting, kata Ikhtiar pihaknya memprioritaskan tarif angkutan pedesaan (Angdes,red) dan angkutan Kota (angkot,red) mengingat berkepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat pedesaan.

“Pada dasarnya semua angkutan penting, tapi kita harus memikirkan kebutuhan masyarakat dibawah namun jangan sampai juga merugikan pengusaha atau pemilik angkutan,’’ tukasnya. Ia meminta kepada masyarakat agar bersabar dengan adanya kebijakan Pemerintah yang mendongkrak harga BBM.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Miris Loteng Dicap Rawan Narkoba, Bupati Suhaili Beri Warning

85 Redaksi

Rencananya, Pemerintah Pusat juga berencana akan mengambil langkah alternative dengan memberikan subsidi kepada angkutan umum maupun angkutan barang diantaranya dibebaskan dari biaya retribusi terminal, pengurusan ijin trayek atau operasional dan KIR. “Semuanya di gratiskan karena dibayar oleh Pusat ke daerah sebagai subsidi,’’ terang ikhtiar.