Tiga Bulan Honor Tidak Cair, Perangkat Desa Terpaksa Berhutang

KLU – Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengeluhkan honor mereka yang sudah tiga bulan tidak dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari terpaksa mereka harus berhutang.

“Sudah tiga bulan honor kepala desa dan perangkatnya belum dicairkan karena menunggu tandatangan pencairannya dari Bupati KLU. Dan keterlambatan ini terjadi karena masih adanya dua desa yang belum melengkapi data perangkatnya, yaitu Desa Dangiang dan Sesait yang beberapa bulan lalu mengganti atapnya”, kata Kades Karang Bajo, Kertamalip.

Seharusnya lanjut Kertamalip, Pemkab KLU mencairkan dulu honor kepala desa dan perangkatnya yang tidak ada masalah. “Jangan karena dua desa, kemudian menunda honor semua kepala desa dan perangkatnya. Kan kasian mereka yang tidak bermasalah dikorbankan”, katanya pada mataramnews.com (22/3/13) di ruang kerjanya.

Dikatakan, sejak bulan Januari hingga Maret ini, honor belum dicairkan, padahal biasanya honor itu dikeluarkan setiap bulan. “Kami biasa terima honor paling lambat tanggal 20 tiap bulan, namun sekarang ini sudah tiga bulan, sementara kepala desa dan perangkatnya harus bekerja dari pagi hingga sore hari”, imbuh Kertamalip.

Puluhan perangt desa lainnya mengaku, sejak diberlakukan kebijakan lima hari kerja oleh Pemkab KLU, persis para stap desa tidak dapat melakukan aktivitas lain, karena harus pulang sore. Sementara honor mereka tetap pada posisi Rp. 750 ribu perbulan dan sering terlambat seperti sekarang ini. “Mestinya kebijakan Pemkab lima hari kerja ini dibarengi dengan penambahan kesejahteraan bagi perangkat desa”, kata puluhan perangkat desa di KLU.

Sementara Kepala Desa Sambik Elen, Muhammad Katur ketika dikonfirmasi terkait dengan keterlambatan honor ini mengaku hampir setiap memasuki tahun baru honor kepala desa dan perangkatnya terlambat cair. “Seharusnya pemerintah KLU memberikan honor bagi kepala desa dan perangkatnya setiap awal bulan. Karena dampak dari keterlambatan ini membuat sebagian perangkat berutang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya”, kata Katur.

Dikatakan, kejadian seperti ini tidak perlu lagi terulang, jangan sampai kepala desa dan perangkatnya yang bekerja setiap hari tidak dipikirkan kesejahteraannya. “Pemda KLU minta para perangkat desa untuk bekerja dengan baik. Namun disisi lain ksejahteraannya kurang dipedulikan. “Kalau ada kesalahan sedikit saja dalam hal administrasi, Pemda KLU langsung menegur. Tapi jika honor terlambat seperti sekarang ini kami diam”, katanya.

Pantauan media ini di beberapa desa di KLU menunjukkan, hampir semua perangkat desa yang ditemui mengeluhkan soal keterlambatan honor ini dan mengharapkan agar honor dinaikkan dan dibayar setiap bulan.

(Ari P)