Tingkatkan Mutu Pendidikan, Pemerintah Mesti Prioritaskan Tenaga Pendidik

KLU, MATARAMnews – Merujuk delapan indikator mutu pendidikan sebagai salah satu prasyarat terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang berkualitas lewat  dunia pendidikan guna menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dalam hidup dan kehidupan. Hal itu dibutuhkan dalam proses kemajuan dunia pendidikan di era globalisasi saat ini yang semakin kompleks. Di antara delapan indikator itu adalah ketersediaan tenaga guru yang kompeten, handal, dan profesional, serta keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Demikian gagasan Abdul Gani saat ditemui Mataramnews di kediamannya belum lama ini.   

Dijelaskannya, indikator itu merupakan syarat mutlak untuk  mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam UU Pendidikan Nasional. Apalagi Kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran pasca reformasi mesti memerlukan upaya-upaya pembenahan di segala aspek terutama aspek pendidikan. Sejak berdirinya pada tahun 2009, perubahan yang signifikan di bidang pendidikan belum nampak sama sekali, meski sejumlah prestasi pribadi berhasil digondol beberapa siswa ‘Dayan Gunung’. Pembenahan pendidikan penting sebab proyeksi kemajuan daerah diukur dari rangking Indeks Pembangunan Manusia (IPM)dan peluang pengembangannya di setiap realita kehidupan. Namun ikhtiar itu hanya isapan jempol semata bila tidak di barengi dengan pemerataan pembangunan pengelola pendidikan.  

Permasalahan pendidikan kabupaten terbelia di NTB ini, sambung anggota Komisi III DPRD KLU ini, tidak hanya terletak pada minimnya fasilitas dan sarana pendidikan, namun juga kurang meratanya tenaga pendidik yang bermutu dan kompeten terutama di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karenanya, pemerataan distribusi pengelola pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak bagi setiap sekolah yang ada di ‘Dayan Gunung’. Aspirasi diperoleh politisi PKB ini saat bertandang ke beberapa wilayah terpencil di bumi ‘Tioq Tata Tunaq’. Hal itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat tingkat bawah (grass root). Atas dasar itu, dirinya sepakat untuk mendorong perbaikan dan pembangunan SDM penyelenggara pendidikan harus segera dituntaskan. “ Kami siap mendorong eksekutif dalam implementasi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di tiap-tiap sekolah,” ungkapnya.

Sementara itu, Mahmud Bahri, seorang guru di Madrasah Dangiang mengungkapkan hal yang sama, bahwa oleh pemerataan untuk tenaga pendidik harus menjadi prioritas dalam pembangunan SDM Lombok Utara, apalagi jika merunut pada gerakan kembali ke khittah pendidikan yang telah digaungkan pemerintah daerah, maka guru yang cakap dan profesional menjadi salah satu indikatornya. Sehingga, jika ditilik dari kemampuan akademis SDM KLU  memang rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB. Kendatipun demikian, peningkatan SDM tenaga pengajar juga diimbangi dengan sarana fisik pendidikan. “ Antara kebutuhan SDM dan fasilitas harus seimbang,” sarannya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah saat ini harus benar-benar fokus pada peningkatan SDM tenaga pendidik disamping pembenahan infrastruktur fisik sekolah yang memadai. “Di sekolah-sekolah terpencil banyak yang kekurangan tenaga pengajar yang kompeten dan kredibel, sehingga perlu pemerataan. Pada akhirnya akan dapat menyetarakan atau terciptanya kualitas pendidikan yang merata di seluruh antero ‘Dayan Gunung’,” jelasnya.