UN Ditunda, DPD RI Sesalkan Kinerja Mendikbud

HL. Muhyi Abidin : “DPD RI Akan Menanggapi Serius Penundaan UN”

MATARAM – Keterlambatan percetakan menyelesaikan cetak lembar soal Ujian Nasional (UN) untuk SMA, SMK, MA dan SMALB, yang mengakibatkan terjadi penundaan jadwal pelaksanaan UN sangat disesalkan. Hal ini dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTB, HL. Abdul Muhyi Abidin kepada mataramnews.com, Senin (15/4/13).

Menurutnya, dengan adanya penundaan UN, sebagian siswa yang sudah mempersiapkan diri mengikuti UN mengalami kejenuhan belajar. Dia juga menyesali dengan pemilihan jarak waktu penundaan tersebut. “Seharusnya dalam penundaan itu harus difikirkan sisi psykologis siswa juga, karena idealnya untuk jeda penundaan hanya dilakukan berapa hari saja,” katanya.

Dijelaskan juga, adanya penundaan tersebut, selain mengakibatkan kerugian besar terhadap siswa, juga sangat meresahkan masyarakat terutama orang tua siswa. Apalagi, anggaran yang telah dikeluarkan negara semakin membengkak dengan adanya persiapan ulang UN.

“DPD RI akan menanggapi secara serius dan akan meminta pemerintah untuk menganalisa hal ini. Jika hanya alasan masalah percetakan, ini menandakan kebobrokan pemerintah, artinya penundaan ini adalah masalah besar,” ujar Muhyi.

Mestinya lanjut Muhyi, kemitraan yang dijalin pemerintah dengan rekanan seharusnya dilakukan dengan profesional. Pihak-pihak terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas oleh pemerintah.

“Kami akan bawa masalah ini dalam rapat paripurna DPD RI untuk membahas sanksi yang pantas buat pihak percetakan yang tidak profesional itu, karena ulahnya para peserta ujian yang kena dampaknya,” katanya.

Ditambahkan Muhyi, walaupun penundaan tersebut oleh pemerintah telah meminta maaf melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh, namun hal itu tetap berdampak pada dunia pendidikan. Pasalnya, dengan anggaran besar yang dikucurkan negara kepada Mendikbud, namun belum mampu menunjukkan hasil yang baik, malah menunjukkan kinerja yang bobrok. Sehingga DPD RI juga dalam waktu dekat akan memanggil pihak Mendikbud.

(Azami)